Menentukan Core Business, Tantangan BUMD Hari Ini

SuluhNegeri November 12, 2022 0

Foto: Dr. Noviardi Ferzi, S.E., M.M.

“Menentukan Core Business, Tantangan BUMD Hari Ini”

Oleh: Dr. Noviardi Ferzi, S.E., M.M

(Akademisi)

Bicara tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kita bisa memulainya dari kajian mengenai Core business BUMD yang selama ini tidak memberikan kontribusi bagi pemasukan Pendapatan Asli Daerah. Bukan cerita lama sebenarnya, jika BUMD tidak memiliki aktivitas usaha yang jelas sehingga kelangsungan hidupnya bergantung pada Pemerintah Daerah.

Menentukan Core Business memang bukan persoalan gampang, perlu kajian investasi terkait dengan bisnis yang akan dilakukan. Dengan begitu tak ada lagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dihambur-hamburkan. Tahap menentukan Core Business ini menjadi tantangan serius di tengah peluang dan keterbatasan Sumber Daya Manusia, Tata Kelola, Modal dan ketatnya persaingan bisnis hari ini. Permasalahan BUMD termasuk di Jambi dapat dipetakan dengan gamblang.

Pertama, masalah efisiensi. Kebanyakan BUMD di Indonesia beroperasi di bawah kondisi yang sangat tidak efisien. Terjadi pemborosan dana di sana-sini karena para pengelolanya tidak memiliki keahlian yang cukup. Terkadang keputusan-keputusan manajerial berkaitan dengan investasi baru, penentuan tarif atau keputusan lain diambil secara tidak profesional. Pekatnya nuansa kolusi, korupsi dan nepotisme menandakan ketidakprofesionalan para pengelola BUMD tersebut. Di samping itu, inefisiensi BUMD juga bersumber dari pemanfaatan teknologi yang tak mampu diadopsi secara baik.

Kedua, masalah intervensi dan birokrasi. Bila saat ini banyak BUMD yang kalah bersaing dengan sektor swasta dan akhirnya tumbang di tengah jalan, salah satu penyebabnya adalah besarnya campur tangan dan lambannya pemerintah daerah dalam mengantisipasi perubahan situasi dan kondisi bisnis. Selama ini semua keputusan bisnis baik yang bersifat strategis maupun keputusan-keputusan konvensional lainnya harus selalu ijin kepada Pemerintah. Repotnya, respon Pemerintah seringkali, bahkan dapat dikatakan selalu, lambat. Maklum, sekali lagi berurusan dengan birokrasi. Pemerintah akan selalu "mempertimbangkan", "menampung", lalu "membahas" usulan para Direksi Perusahaan Daerah. Keputusannya akan diberitahukan kemudian, bisa dalam hitungan bulanan atau bahkan tahunan. Bisa dibayangkan, jika suatu BUMD mengajukan proposal investasi mesin baru saat ini dan keputusan "ya" atau "tidak" baru datang setahun kemudian.

Ketiga, pengendalian dan pengawasan. Selaku pemilik, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengawasi perkembangan BUMD-BUMD di wilayahnya. Pemerintah Daerah biasanya membentuk Badan Pengawas, yang bertindak seperti Dewan Komisaris pada Perusahaan swasta. Anggotanya terdiri dari para Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah, yang terkadang tidak mempunyai latar belakang bisnis sama sekali. Biasanya, Badan Pengawas ini tidak melakukan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya, yaitu selaku wakil Pemerintah Daerah untuk mengawasi jalannya Perusahaan Daerah. Para anggota Badan Pengawas rata-rata menyatakan tidak sempat memikirkan perkembangan usaha Daerah, karena sudah sibuk dengan tugas dalam jabatan formalnya sendiri-sendiri. Tetapi, ironisnya mereka senang-senang saja menerima "gaji" dari jabatan tersebut. Dalam kondisi seperti ini, posisi perusahaan daerah seakan-akan menjadi anak ayam yang berusaha hidup dan mengais-ngais makanan tanpa tuntunan sang induk.    

Sebenarnya, konsep pengelolaan BUMD non-persero (Perusahaan Daerah/Perusahaan Umum Daerah) dimungkinkan dengan model pengelolaan BUMD dengan sistem ”swakelola mandiri”. Konsep pengelolaan ini menggunakan sistem pengawasan ataupun pembinaan secara bertanggungjawab dan intensif. Pengelolaan BUMD dilakukan dengan pengawasan dan pembinaan secara langsung oleh pemangku kebijakan yang dilakukan oleh kepala daerah selaku pemegang otoritas tertinggi di Pemerintah Daerah. 

Kewenangan Pemerintah Daerah selaku pemegang otoritas dapat melakukan “intervensi kebijakan” dalam konteks yang positif terkait kinerja dari BUMD melalui Dewan Pengawas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa dalam pengelolaan BUMD salah satunya harus mengandung unsur tata kelola perusahaan yang baik. Kondisi pengelolaan BUMD masih belum optimal antara lain terlihat dari pengelolaan yang masih terjebak dalam pola kerja birokrasi daripada sebagai Perusahaan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, pelayanan yang diberikan belum maksimal, serta adanya praktek mismanagement yang mengarah pada inefisiensi dan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan BUMD.

Hulu dari persoalan ini adalah tidak adanya road map bisnis yang jelas dari BUMD sendiri, dalam mengelola potensi yang dimiliki Daerah. Katakanlah Jambi yang memiliki pasar sebagai aset. Semestinya ada skema BUMD bisa mengendalikan pasar agar ada unit usaha bidang pangan dari BUMD dapat mengendalikan pasar untuk membantu menekan laju inflasi di Jambi. Namun hal ini bukan semudah membalikan telapak tangan, tapi pemikiran semacam ini perlu digali, karena saatnya BUMD berpikir besar untuk memiliki Core Business yang besar pula. Jika tidak BUMD hanya jadi cerita kegagalan yang berulang. Salam.